KEBUN DI “TANAH
KONTRAK” DI LEMBAH LEBAK BUAH, BLIMBING SARI
Oleh Isai
Yusidarta, Apapanto, Parianto dan Ekohadi
Awalnya,
saya hanya tahu Lebak Buah hanya di aliran sungai yang berbatasan antara hutan
produksi terbatas (HPT) dengan kawasan Taman Nasional Bali Barat. Area memanjang
yang terletak di sebelah kanan – kiri Tukad Blimbingsari, yang masih memiliki
air di musim kemarau. Letaknya di peta dasar smart patrol berada pada grid P13.
Ketika berada disini pun saya menemukan, banyak pipa yang ujungnya masuk ke
dalam aliran sungai untuk menyedot air. Penyedotan ini menggunakan genset dan
pompa air. Gunanya menyiram tanaman pepaya, alpokat, coklat dan durian.
Paska
operasi pengamanan kawasan yang mendapatkan senjata api rakitan dengan kaliber
di atas 4,5 mm dan mendapatkan informasi dari pemburu madu hutan di dalam
kawasan hutan TNBB, melentikkan keinginan mencari tahu pergerakan pemburu satwa
dan madu hutan. Sesuai janji untuk mendatangi lokasi – lokasi yang
diinformasikan, saya menuju ke tempat tersebut. Apa yang terjadi? Lokasi lembah
di bawah desa Blimbingsari P12. Ditutupi oleh kawasan TNBB dan Desa
Blimbingsari. Saya berpikir Desa Blimbingsari adalah lembah, ternyata Desa
Blimbingsari, menutupi lembah tersebut.
Rumah Pondok Lembah Lebak
Buah
Gambar 1. “Tanah
kontrak” atau “tanah kontrakan” lengkap dengan fasilitas rumah pondok, dapur
dan kandang ternak di area kebun yang dibangun dengan hutan yang masih utuh di
bagian atas adalah Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Kebutuhan air dengan
mengambil air dari aliran sungai kecil yang berhulu di TNBB. Dialirkan menggunakan
pipa pvc 5/8 inchi. Doc. Foto TNBB - Nopember 2012Memacu
motor bersama Ekohadi dari kantor Resor Ambyarsari, Desa Blimbingsari yang
jalannya datar – datar saja, tiba -tiba belok kiri melumcur ke bawah. Ternyata
Desa Blimbingsari terletak di ketinggian dan di belakangnya menyimpan lembah.
Dari jalan beraspal beralih ke beton yang masih berupa perkebunan SHM,
selanjutnya jalan dengan perkerasan seadanya menggunakan sirtu. Informasinya
merupakan sumbangan dari para trailer (pemotor trail). Disinilah yang
disebut dengan tanah kontrak atau perhutanan sosial.
Melihat
pohon – pohon hutan yang tinggi lurus pada beberapa titik tertentu. Tetapi
dominan tanaman buah seperti pisang, pepaya, coklat dan durian. Terdapat pula
tanaman rumput gajah. Kandang ternak sapi dan kambing pun sudah berdiri dan
terisi. Rumah – rumah pondok di tengah kebun sudah berdiri. Rumah pondok
dipasang panel surya untuk kebutuhan listrik. Rumah di jaga oleh banyak anjing.
Anjing ada yang menetap, ada yang pulang pergi.
Rumah
pondok pun dilengkapi dengan peralatan dapur. Tempat memasak ada yang dari
kompor gas, ada pula dengan bahan bakar kayu kering. Rumah pondok pun
mengeluarkan suara musik. Ternyata sinyal telekomunikasi pun sudah menembus lembah
ini. Terbukti ketika saya menerbangkan drone, lancar – lancar saja.
Saya pun
sempat tertidur selam 1,5 jam setelah melakukan pengamatan keberadaan burung
Jalak Putih. Tidur saya bukan karena capek. Tidur saya karena semilir angin
lembah. Cuaca hangat karena lembah sudah terbuka (tidak lagi berupa lembah
berhutan). Hutan TNBB di ketinggian masih berupa hutan. Tanaman di kebun SHM,
berupa kelapa, coklat , durian, manggis, dan tanaman buah lainnya juga sedikit
banyak mampu menutupi Lembah Lebak Buah. Keduanya sedikit banyak mengurangi
terik matahari ketika matahari agal condong tidak tegak lurus pada jam 12.00 wita.
Demikianlah
saya menyebut Rumah Pondok Lemah Lebak Buah. Mengapa? Sangat nyaman.
Menuju kesana mudah dijangkau. Trail saya tidak berlepotan lumpur. Jalannya
berupa pengerasan dengan sirtu (pasir dan batu kerikil). Nyamanlah untuk
dikatakan sebagai jalan perkampungan di dalam kawasan hutan.
Tanah Kontrak/Kontrakan
Gambar 2. Perbedaan kondisi tutupan vegetasi antara “tanah kontrak” yang dipisahkan sungai Shangyang dengan Taman Nasional Bali Barat. Doc. TNBB – Nopember 2026.
Lembah
Lebak Buah, pada pandangan menyeluruh saya sudah berubah menjadi kebun masyarakat
seperti kebun berSHM (Sertifikat Hak Milik). Mengapa saya menyebutnya demikian?
Tanah di dalam kawasan hutan (hutan produksi terbatas – pengelolaan oleh KPH
Bali Barat, Dinas Kehutanan Propinsi Bali) ini adalah program perhutanan sosial
yang diterjemahkan oleh masyarakat penerima manfaat dengan “tanah kontrak” atau
“tanah kontrakan”. Tanah kontrak ini mengacu pada kata “kontrak” yang berarti
dapat digunakan sebagai tempat usaha. Berhubung tanah kontrak ini terletak di dalam
kawasan hutan, yang paling memungkinkan adalah digunakan sebagai lahan kebun.
Hal ini juga terkait dengan ketrampilan penerima manfaat adalah berkebun yang
sudah turun – temurun. Berkebun ini diterjemahkan dengan tanaman kebun yang
mudah memberikan penghasilan harian, bulanan dan minimal 2 tahun sudah
menghasilan uang. Termasuk juga disini adalah hewan ternak.
Saya memahami
bahwa masyarakat penerima manfaat menterjemahkan “tanah kontrak” atau “tanah
kontrakan” adalah menyewa atau mengontrak tanah kosong (lahan) biasanya
dilakukan untuk berbagai keperluan seperti membangun tempat usaha. Kalau di
kota tempat usaha itu bisa didirikan warung, ruko, parkiran, dan gudang baik
permanen maupun semi permanen sesuai dengan studi kelayakan bisnis. Sedangkan usaha
riil di “tanah kontrak/ kontrakan” oleh penerima program perhutanan sosial adalah
menanam tanaman komersial seperti pepaya, pisang, sirsak, jambu, alpukat,
mangga, jeruk, singkong, ubi jalar, jagung, cabai, sereh, manggis, durian dan
lain – lain. Ternak sapi dan kambing pun ada bahkan dilengkapi dengan kandang.
Dan juga dijaga keamanannya dengan mendirikan rumah pondok dilengkapi anjing
satwa penjaga. Saya bertemu penjaga bayaran dilengkapi dengan senapan angin
standar untuk menjaga kebun yang sudah jadi atau tinggal menikmati hasil atau
panen (di Grid 13).
Mengapa
bisa terjadi seperti itu?
Kembali
ketika memahami terkait dengan program perhutanan sosial. Mereka juga
mendengarkan dalam sosialisasi perhutanan sosial (bisa tatap muka atau mencari
di media sosial dan internet), bahwa penerima program perhutanan sosial dapat
dijadikan untuk mengakses permodalan bank (seperti Kredit Usaha Rakyat / KUR)
melalui skema : 1) Bukti legalitas usaha. SK perhutanan sosial tersebut
berfungsi sebagai dokumen legalitas yang membuktikan bahwa kegiatan usaha tani
atau kehutanan warga di dalam kawasan hutan sah secara hukum di mata bank.; 2) Penilaian Kelayakan Usaha. Bank
(terutama bank Himbara seperti BRI, BNI, atau Mandiri) menyalurkan kredit
berdasarkan kelayakan rencana bisnis (business plan), arus kas usaha Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), atau jaminan off-taker (pembeli hasil panen),
bukan dari nilai aset tanah hutannya.; dan 3) Agunan Tambahan (jika diperlukan).
Untuk plafon pinjaman di atas batas KUR tanpa agunan (biasanya di atas Rp100
juta), bank akan meminta agunan lain berupa aset pribadi yang sah (seperti SHM
lahan di luar kawasan hutan atau BPKB kendaraan).
Bagi
penerima manfaat perhutanan sosial yang paling utama adalah tersedia lahan
(tanah) garapan. Jika penilaian usaha dari bank dinilai tidak layak, mereka
bisa dapat pinjaman dari rentenir. Atau meminjam di bank dengan agunan.
Mengapa? Karena mereka yakin mampu berkebun bersama keluaraga untuk mendapatkan
keuntungan, apalagi tidak punya pekerjaan dan tidak punya tanah lahan garapan. Bahkan
apabila penerima manfaat perhutanan sosial tidak mau mengerjakan (entah malas
atau abal – abal), maka yang rajin berkebun dapat mengontrak dari
anggota lainnya dengan pembayaran sewa. Maka tidak heran ada anggota yang
mengerjakan lahan lebih dari luasan yang seharusnya di perhutanan sosial,
karena menyewa bagian anggota lainnya.
Realita Kebun Kontrak Lembah
Lebak Buah
Konsep
perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan
negara, hutan hak, atau hutan adat yang melibatkan masyarakat setempat sebagai
pelaku utama, dengan tujuan : 1) Menjaga kelestarian fungsi ekologis dan
lingkungan hidup (kawasan hutan).; 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat sekitar hutan.; 3) Menyelesaikan konflik lahan dan memberikan
kepastian hukum akses kelola.
Dari
konsep di atas, maka ketika saya masuk ke kawasan hutan akan tergambarkan : 1)
Masih ada tegakan vegetasi hutan asli (native).; 2) Tanaman penerima
program perhutanan sosial di bawah tegakan vegetasi hutan asli.; 3) Masyarakat
penggarap penerima program perhutanan sosial. Jadi dalam program perhutanan
sosial hanya akan terlihat 3 hal di atas di tanah kawasan hutan.
Realitanya,
saya hanya melihat hamparan tanaman kebun yang tumbuh di kawasan perhutanan
sosial. Bahkan melihat hasil panen yang melimpah dari tanaman kebun yang ditanam.
Saya melihat masyarakat penggarap perhutanan sosial. Dalam satu luasan hamparan
digarap satu keluarga orang tua, anak dan isteri. Bahkan mempunyai pondok rumah
ditengah – tengah kebun. Fasilitas air bersih yang disalurkan dengan pipa pvc
5/8 inchi diambil di aliran air yang berhulu di kawasan hutan TNBB. Tetapi saya
tidak melihat tegakan vegetasi asli hutan. Saya melihat pohon besar tumbang dan
tunggak pohon yang masih menancap dengan akarnya di tanah. Ada bekas terbakar,
yang bertujuan agar tidak tumbuh tunas baru.
Melihat
kondisi demikian, tentunya yang ditanam untuk diusahakan adalah tidak tanaman
yang mampu hidup di bawah tegakan vegetasi hutan asli. Tetapi tanaman yang
hidup dengan mendapatkan sinar matahari dengan sempurna sepanjang pagi, siang
dan sore hari. Sehingga tanaman tumbuh subur dan memberikan hasil berupa buah. Hasil
akhirnya penerima program perhutanan sosial telah merubah fungsi ekologi hutan
menjadi kebun. Hasil kebun lebih cepat menghasilkan perputaran uang dan
pengembalian pinjaman modal.
Apakah Hanya di Lembah
Lebak Buah?
Kebun di “tanah
kontrak” tidak hanya di Lembah Lebak Buah. Hampir semua lahan hutan yang
menjadi “tanah kontrak” telah berubah fungsi ekologi hutan menjadi ekologi kebun,
baik di Bali barat maupun Bali Utara. Ekologi kebun lengkap dengan sistem
pertanian yang dilengkapi dengan sumur bor untuk mendapatkan air menyiram
tanaman.
Saya
pernah mengunjungi “tanah kontrak” di Bali Utara (pada Agustus 2026) dan
merasakan buah semangka hasil tanaman kebunnya yang dialiri air dengan sistem
sumur bor dilengkapi jaringan perpipaan untuk menyirami tanaman pada musim
kemarau. Sangat efektif, dan tetap menghasilkan pendapatan bagi pengelolanya di
tengah musim kemarau panjang. Di area ini saya menemukan sisa – sisa tegakan
pohon kayu putih sebagai bahan baku minyak kayu putih. Dilokasi ini saya juga
menemukan tempat penyulingan minyak kayu putih yang sudah tidak beroperasi. Hal
ini dikarenakan tidak ada lagi bahan baku pohon kayu putih.
Yang lebih
mencengangkan baik di Lembah Lebak Buah mapun di lokasi lainnya, sarana transportasi
berupa pick up roda empat bisa masuk lebih mendekati kebun untuk mengangkut
hasil pertanian. Saya pernah menemui roda empat pick up mengangkut hasil pepaya
di Grid P13, bahkan saya ditawari untuk menerima beberapa buah pepaya untuk
dibawa pulang ke Kantor Resor Ambyarsari. Saya pun menerima. “Buahnya tidak
salah?” pikir saya. Akhirnya saya merasakan buah pepaya hasil dari ‘tanah
kontrak”, warna merah dan manis.
Apakah mengancam Kawasan
TNBB?
“Tanah kontrak”
bukan lagi fenomena yang viral, tetapi sudah rahasia umum di sendi – sendi kehidupan
kawasan hutan Bali Barat dan Bali Utara yang bahkan dibicarakan secara terbuka
pada pertemuan – pertemuan di jalanan. Artinya bukan hal tabu dan “tidak
melanggar semangat perhutanan sosial” karena ada satu tujuan yang diangkat
yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Harus diakui
praktik “tanah kontrak” memberikan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat
sekitar hutan. Memberikan ketahanan pangan. Memberikan pendapatan melalui usaha
yang dibangun dengan sistem kebun. Mereka meyakini dengan menanam buah mangga, dan
durian, sudah menanam tanaman keras berkayu.
Saya pun
mengakui kebun di “tanah kontrak” belum merambah di kawasan TNBB. Belum ada
perambahan di kawasan TNBB. Belum ada pelanggaran tenurial di kawasan TNBB. Batas 'tanah kontrak" sudah berhimpitan (sejajar) dengan kawasan TNBB di banyak lokasi.
Tetapi secara fungsional kawasan TNBB, tidak lagi ada perisai penyangga.
Tidak Ada Lagi Perisai Penyangga
Kawasan TNBB
Kawasan
TNBB yang berfungsi konservasi tidak lagi mempunyai daerah penyangga. Kawasan
hutan produksi terbatas (HPT) sebagai daerah penyangga TNBB sudah berubah
menjadi “tanah kontrak”. Kawasan TNBB langsung berhadapan dengan area akses
masyarakat untuk melakukan kegiatan bekerja dan berusaha. Ibaratnya HPT adalah
perisai penyangga yang rontok bagi hutan konservasi TNBB.
Satwa liar
seperti rusa, kijang, burung – burung yang dilindungi tidak bisa terjamin
hidupnya ketika memasuki “tanah kontrak”. Petugas TNBB tidak mungkin menghalau
agar satwa liar tersebut tidak masuk ke “tanah kontrak”. Satwa liar sudah
terbiasa menjelajahi koridor mereka di HPT yang sudah menjadi “tanah kontrak. Secara
insting, satwa liar akan tetap menuju ke lokasi jelajah mereka. Apalagi itu
merupakan lembah, dataran rendah dan ketersediaan air di cekungan air ketika
musim kemarau
Satwa liar
terutama herbivora, juga tertarik dengan rumput hijau dan daun – daun tanaman
yang ditanam di tanah kontrak, terutama pada musim kemarau. Satwa liar bisa
mencium aroma air pada musim kemaru di penampungan air di kebun yang dialirkan
ke tanaman kebun. Sehingga sumber air terdekat dengan “tanah kontrak” juga
menjadi incaran minum bagi satwa liar.
Satwa liar terancam kebebasan dan kehidupannya. Banyak diketemukan jerat satwa untuk mamalia besar di area batas kawasan “tanah kontrak” dengan TNBB. Banyak diketemukan jerat burung dan pemikat burung. Diketemukan senjata rakitan di area “tanah kontrak” berdiameter lebih 4,5 mm. Orang membawa berbagai jenis senjata ke dalam “tanah kontrak” tanpa terkendali, tanpa pengawasan. Bahkan saya pun melihat chain saw dipakai untuk membersihkan “tanah kontrak”.
Tidak
ada lagi perisai penyangga kawasan konservasi TNBB!
Tidak
tersedia areal preservasi yang cukup untuk melindungi kawasan konservasi TNBB!
















